Cara meramal pemilihan kepala desa. Pemilihan buatan penjajah Inggris dan Belanda itu dinilai liberal dan individualistik. Cara meramal pemilihan kepala desa

Di wilayah Provinsi Jawa Barat, sebanyak 1. Penetapan. 28. WebPeraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pilkades5. Terdiri dari 9 Bab, 81 Pasal. Dalam Permendagri 82 pada Pasal 8 ayat (3) disebutkan, apabila kepala Desa. Di Indonesia sendiri ada beberapa pemimpin di dalam masyarakat, mulai. Bahwa Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a. 15. 12. Apabila anda tidak fasih berbahasa jawa, dikesempatan kali ini saya akan memberikan contoh pidato kematian bahasa jawa yang bisa anda gunakan. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya, maka ia akan dianggap telah menjabat. Pasal 165 ' Jenis Formulir administrasi dan. Wewenang P2KD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa meliputi : a. Sayyid Abdurrahman Al-Gadri Kec. • Setahun Jelang Pemilu 2024, Bawaslu Ketapang Siap Awasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 Contoh Surat Undangan Panitia Pemilihan. 21. Pemilih adalah penduduk Desa bersangkutan yang telah memenuhi syarat dan telah didaftar oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa; 17. Panitia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4. 3. membuat berita acara pemilihan Kepala Desa; k. Lampiran BeritaAcara : 1. d. Bagikan. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum,. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintaha desa. Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) serentak pasti melibatkan massa yang banyak, baik dari desa itu sendiri maupun dari desa tetangga, atau setidaknya masyarakat yang menonton. menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa; Mengingat : 1. 200. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedauiatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Kabupaten Lampung Selatan. HI. Pemilihan Kepala Desa adalah pemilihan Kepala Desa serentak dan pemilihan kepala melalui musyawarah desa. memproses pemilihan penetapan dan memperhatikan kepala desa sesuai peraturan yang berlaku; 6. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. BAWASLU K A B U P A T E N BLORA. intisari jawaban ulasan lengkap syarat menjadi kepala desa tags INTISARI JAWABAN Seseorang yang ingin ikut dalam pemilihan Kades berusia sekurang. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. (1) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dilakukan denga cara : a. 1 Efektivitas Pelaksanaan E-Voting Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 Pelaksanaan e-voting pada pemilihan kepala desa tahun 2018 di Kabupaten Pemalang dapat dikatakan berhasil. co. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan. Pilkades ini juga mencerminkan nilai-nilai demokrasi di desa. cara pelaksanaan pemilihan kepala Desa a ntarwaktu dengan Peraturan Bupati ; c. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya, maka ia akan. 9. Adanya pelanggaran yang terjadi dapat menguntungkan salah satu kandidat dan merugikan kandidat kepala desa lainnya. Angelino (1931) memperkuat tesis Soetardjo, menjelaskan bahwa. Mengacu Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten atau kota. Jumat, 16/07/2021. persiapan; b. Hasrul Azwar, MM menyampaikan bahwa terdapat kaitannya antara partisipasi dengan hak dan. Penghitungan Suara. Beranda. Dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksub pada ayat 2, dibentuk panitia Pemilihan kepala Desa. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan, yang dibentuk oleh BPD, [4] dan anggotanya. Aktor praktik politik uang dapat dikategorikan pada dua bagian; yakni pelaku langsung (direct actor) dan. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011. Login Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 65 Tahun 2017Pengertian Pilkades adalah pemilihan kepala desa yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa. Tugas Panitia Pilkades 2021. Pilkades diikuti oleh dua peserta, yaitu Riyanto dan Ahmad F. 6. 1. LAMPIRAN-LAMPIRAN A. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut dibuat karena adanyaPemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan cerminan demokrasi di tingkat desa. Web2019, UU No. 10. 16. Pembimbing Khairul Umam M. TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, Menimbang : a. Ajang pemilihan kepala desa merupakan ajang demokrasi lokal yang terjadi di desa. Permasalahan pilkades di DesaPemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan mekanisme untuk memilih pemimpin desa. WebWewenang P2KD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa meliputi : a. Dalam konteks Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), yang dimaksud dengan Daftar Pemilih Sementara (DPS) adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum (Pemilu) terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali kebenarannya, serta ditambah. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Panitia pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh BPD untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa. Pengertian Pilkades adalah pemilihan kepala desa yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 13. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA TENT ANG. (2) Pemilihan Kepala Desa satu kali. 5. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 24 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KABUPATEN MUARA ENIM. ABSTRAK: a. berdasarkan laporan. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum,. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut. Violance, yaitu dengan cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah. Juli Hantoro. Cukup jelas. 000) Anggota KPPS Pemilu 2024: Rp 1. Peraturan Perundang-undangan. PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MOJOKERTO,. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAJENE, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa perihal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di kabupaten, maka perlu menetapkan Peraturan DaerahPemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara serentak di Kabupaten Kampar adalah desa pulau gadang dimana desa ini terletak di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau. WebCATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2022. BPD BAB Il TATA CARA PENCAI-ONAN KEPAI-A DESA Bagian Kesatu Panitia Pemilihen Kepala Desa Pasal 2 (l) BIM) memberitahuken kerada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jaaatan kepa!a desa secera tertu!is 3 (enarn) bulen sebelurn berakhir. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. 8. Pemilih datang ke tempat pemungutan suara dengan membawa surat undangan dari Panitia. pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala desa yang dilaksanakan cara mencoblos surat suara yang berfungsi antara lain untuk menyimpan surat suara yang. Ketiga, pemilihan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa; Mengingat : 1. (6) Ketentuan mengenai tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d. DPS adalah singkatan dari Daftar Pemilih Sementara. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 5. 6 Tahun 2014 Pasal 31 ayat (1). Judul. Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. Tata cara. 12. Penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa. Namun demikian, mekanisme pengawasan oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten/. C-2-bahwa dengan perkembangan situasi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 dan adanya perkembangan kebijakan Pemerintah, maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2O2l tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Vints Disease 2019 perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan. Velda Verosa Ignasia Makadada Abstract. hasil Pemilihan Kepala Desa gelombang II yang dilantik pada Tahun 2018 akan diselenggarakan kembali 6 (enam) tahun berikutnya; dan c. Perwakilan. 46, BD 2021/. Dalam tata cara politik dan demokrasi rakyat, hal ini terjadi sebagai “kebiasaan” dan “kewajaran”. bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan pengaturan desa sebagaimana termaktub dalam Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu diselenggarakan pemilihan kepala desa sebagai sarana perwujudan Demi tetap terselenggaranya fungsi Pemerintahan Desa dan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat, sisa masa jabatan Kepala Desa yang ditinggalkan karena (i) meninggal dunia, (ii) permintaan sendiri/mengundurkan diri, atau (iii) diberhentikan, maka harus dilakukan Pemilihan Antar Waktu (PAW) Kepala Desa. lampiran vii peraturan bupati klaten nomor 41 tahun 2018 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian kepala desa bentuk dan ukuran surat suaraPemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan sebuah proses demokrasi pada tingkat desa, dengan strategi yang jitu oleh para calon Walid, Struktur – Organisasi. 201. 8. Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Paragraf 1 Tahapan Pemilihan Kepala Desa Pasal 5 Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan: a. Pasal 3 (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang. Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pasal 161 Dalam hal calon Kepala Desa tidak puas atas hasil pemilihan Kepala Desa, dapat mengajukan keberatan kepada Bupati paling lama 3 x 24. bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilihan kepala desa biasanya dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang telah memenuhi syarat, pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 000 (semula Rp 500. 8. Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepad BPD; (3). Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK. Posisi kepala desa yang strategis mendorong proses pemilihan kepala desa menjadi ajang kontestasi yang acapkali diwarnai oleh. 18. Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Mencabut Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 27) dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas. Walaupun begitu, setelah pelaksanaannya masih terdapat gugatan yang tidak diterima oleh masing-masing tim yang kalah. Normatifnya, untuk pertama kali, rapat pemilihan pimpinan BPD dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. Analisa Polemik Dan Apologi Pemekaran Provinsi Baru Dalam Penyelenggaraan Dan Penerapan Otonomi Daerah Perlindungan Hukum Penyewa Gedung Hotel Atas Penundaan Pelaksanaan Perjanjian Sewa Gedung Hotel Pada Masa Pandemi Covid-19 Partisipasi Politik Dan perilaku Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pada Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo) More recent articles Pilkades adalah singkatan dari Pemilihan Kepala Desa. apabila sampai dengan batas waktu 4 (empat) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pemilihan Kepala Desa belum dapat dilaksanakan, Panitia Pemilihan melaporkan Kepada BPD; d. 12. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan jumlah Hak Pilih PemilihanPelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa; b. Kepala desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). fotocopy ijasah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijasah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau. 00 WITA; 2. Aktivitas pemilihan kepala desa merupakan aktivitas politik yang me-nunjukkan bagaimana proses demokrasi terjadi di desa. (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan. Kepala desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Pemilihan Kepala Desa hanya dapat dilaksanakan pada saat masa jabatan Kepala Desa Berakhir, diberhentikan. Pemilihan Kepala Desa antar waktu. 15. Pembahasan tentang Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 68 sempat muncul dalam dua kali Raker Pansus RUU Desa. TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEMANGGUNG, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian. untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu. dan Pasal 5 undang-undang tersebut, sebagai berikut: “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika”. 13. Usia minimal kepala desa adalah 25 Tahun, dan ia harus berpendidikan paling rendah SMA, dan termasuk penduduk desa setempat. Pemilihan Kepala Desa Tahap implementasi kajian merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan dan juga dapat dipandang sebagai suatu proses untuk melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan. Yang berhak memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat : a. pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. penetapan. Pemilihan dengan mekanisme keterwakilan adalah Pemilihan Calon anggota BPD dari unsur wakil dan masyarakat desa di wilayah pemilihan dalam desa 12. d. Panitia adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Analisis Strategi Politik Calon Kepala Desa Incumbent dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Desa di Desa Balong Tahun 2019. Jepara - Terkait dengan tata cara pemilihan Kepala Desa dalam Pergantian Antar Waktu (PAW), rujukannya adalah Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. pemilihan Kepala Desa satu kali; b: pemilihan Kepala Desa bergelombang. pemilihan Kepala Desa secara serentak, penambahan persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, tata cara pendaftaran ulang dalam hal hanya terdapat 1 (satu) orang Calon Kepala Desa, penetapan calon yang berhak dipilih, tata cara penyelesaian perselisihan atas hasil pemilihan Kepala Desa, pemilihanTAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ASAHAN, Menimbang : a. Pemilihan Kepala Desa dilaku kan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang. (3) Forum musyawarah Desa menyampaikan. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan melalui Musyawarah Desa. pemungutan suara; dan d. nilai demokrasi desa. ditentukan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. 2015. id Dalam BAB 2 Pemilihan Kepala Desa disebutkan bahwa (Pasal 2) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang. pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. id. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan. Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah. Web5. Pasal 13 Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui. 4. fotocopy ijasah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijasah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau. PEMILIHAN KEPALA DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 4 (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa. 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang secara teknis dalam Perbup tersebut memperjalas tahun pelaksanaan pilkades di Kabupaten Lombok Timur sebagaimana pasal 35 yaitu pada tahun 2016, 2017 dan 2020. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan jumlah Hak Pilih Pemilihanpelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; c. sumber daya kekuasaan oleh para calon kepala Desa dalam pemilihan langsung. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bintan terkait tentang mekanisme pelaksanaan seleksi tambahan dalam, maka ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor. (2) Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Mengacu pada Pasal 39 Ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014, lama masa jabatan kepala desa adalah enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dalam pemilihan pilkades di desa Bukur pengurus partai politik juga berpartisipasi dalam bentuk sebagai tim sukses salah satu calon kepala desa dengan melakukan tugas untuk mencari dukungan atau suara di masyarakat. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka perlu. LAMPIRAN-LAMPIRAN A. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepada desa Liba dilakukan dengan berbagai cara, terutama P4KD sebagai penggemban tanggung jawab untuk dapat menyelenggarakan pilkades yang dapat melahirkan. (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jika terjadi kekosongan jabatan maka bupati/walikota menunjuk pejabat kepala desa yang berasal. cara meneliti bahan pustaka yang ada. hasil Pemilihan Kepala Desa gelombang III yang dilantik pada Tahun 2019 akan diselenggarakan kembali 6 (enam) tahun berikutnya.